Masyarakat Desa Kwala Besar juga turut menembuskan isi surat tersebut kepada DPRD Kab. Langkat, Inspektorat Kab. Langkat dan juga pemerintah yang berwenang dalam memantauan masyarakat desa.
Sudar selaku masyarakat Desa Kwala Besar merasa kecewa terhadap pemerintah Kab. Langkat yang tidak merespon dari apa yang dikeluhkan oleh masyarakat. ini sudah yang kedua kalinya kita mengadu kepada dinas terkait.
kita nggak tau bagaimana nasib masyarakat kedepan jika tidak ada tempat bersandar.
Adapun isi tuntutan masyarakat Desa Kwala Besar yakni.
1. Masyarakat Memohon Dinas PMD Kab. Langkat mampu menjembatani permasalah terkait ke Transparanan Dana Desa.
2. Masyarakat menuntut pengusutan tuntas terkait penggunaan Dana Desa.
3. Masyarakat Desa Kwala Besar Dinas PMD Kab. Langkat dan Inspektorat turun memeriksa setiap titik pembangunan yg di Realisasikan
4. Masyarakat juga menduga adanya praktek KKN yg terjadi terkait pembangunan infrastruktur di Desa Kwala Besar.
5. Masyarakat menuntut pemerintah membuka informasi penggunaan Desa dari tahun 2017 s/d 2021.
6. Masyarakat menuntut laporan BUMDES Kwala Besar, serta melaporkan seluruh aset dan keuntungan Bumdes.
7. Masyarakat Desa Kwala Besar menuntut Penundaan Pelantikan Kepala Desa Kwala Besar terpilih pada Pilkades 19 juli 2022 yg lalu agar ditunda sampai adanya penyelesaian dari poin-poin permasalahan di atas.
Udin Regen selaku tokoh masyarakat juga menyampaikan, upaya ini dilakukan agar hukum yang diatur oleh pemerintah dapat ditegakkan. kemudian kami berbuat seperti ini karena kami sayang dengan Desa kami, dan kami nggak mau uang yg dianggarkan oleh pemerintah untuk membangun Desa kami tidak jelas kegunaan nya. harap nya hal ini juga menjadi pelajaran bagi setiap Kepala Desa agar bisa menggunakan kepercayaan Masyarakat dengan baik saat menjabat.(Usman)
