TOPJURNALNEWS.COM - Bupati Tapanuli Utara (Taput), Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, menyampaikan nota jawaban atas pendapat Badan Anggaran dan pemandangan umum fraksi DPRD Taput terhadap Rancangan APBD tahun anggaran 2026 dalam rapat paripurna DPRD Taput, Selasa (25/11/2025).
Foto: Bupati Taput, JTP Hutabarat, menyampaikan nota jawaban RAPBD 2026 dalam rapat paripurna DPRD. (topjurnalnews.com/diskominfo taput)
Bupati mengungkapkan rasa syukur atas terselenggaranya rapat tersebut sebagai bagian dari mekanisme penetapan APBD.
"Pemkab Taput mengapresiasi atas masukan, kritik serta rekomendasi konstruktif dari seluruh fraksi dan komisi DPRD sebagai bagian dari penyempurnaan arah kebijakan pembangunan daerah," ujar Bupati.
Ia menegaskan, berbagai masukan yang disampaikan akan menjadi pedoman penting bagi Pemerintah dalam memperkuat arah kebijakan pembangunan daerah.
Menanggapi sejumlah rekomendasi DPRD, Pemkab Taput memastikan bahwa seluruh saran akan dicermati dan diakomodasi sesuai kemampuan fiskal daerah.
“Pokok-pokok pikiran DPRD juga akan diintegrasikan secara proporsional dan profesional dalam penyusunan RAPBD tahun 2026. Khusus terkait belanja pegawai, pemerintah akan melakukan evaluasi dan kajian terhadap belanja pegawai melalui penataan pegawai. Setiap opsi yang diusulkan akan tetap disesuaikan dengan ketentuan," kata Bupati JTP Hutabarat.
Bupati memaparkan, pendapatan daerah pada APBD 2026 mengalami penurunan sebesar Rp 138,1 miliar, akibat berkurangnya alokasi transfer pemerintah pusat. Kondisi tersebut mendorong Pemkab Taput untuk memperkuat intensifikasi pendapatan asli daerah melalui langkah-langkah seperti penagihan pajak, optimalisasi retribusi, penguatan database wajib pajak, serta peningkatan kinerja BUMD.
Lanjutnya, di sektor pembangunan fisik dan ekonomi, pemerintah tetap akan memprioritaskan program yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Seperti penguatan sektor pertanian, peningkatan ketahanan pangan, pemeliharaan jalan, pembangunan jaringan irigasi, serta dukungan terhadap layanan publik, termasuk kesehatan dan pendidikan.
Bupati menegaskan komitmen untuk menjalankan pengelolaan keuangan daerah secara efektif, akuntabel, dan berorientasi hasil.
Ditengah ruang fiskal yang terbatas, pemerintah akan mengoptimalkan setiap rupiah anggaran agar benar-benar memberi manfaat bagi peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. (bisnur sitompul)
