Hal ini, sontak menjadi perhatian serius bagi berbagai kalangan publik di Kota Medan.Seperti disampaikan sorang pengamat anggaran dan kebijakan publik, Elfenda Ananda, kepada wartawan, Sabtu (18/10/25), lewat pesan whatsapp menyampaikan, banjir di kota Medan yang tetap terjadi meskipun sudah ada kolam retensi menunjukkan kegagalan pendekatan teknokratik tanpa tata kelola lingkungan yang menyeluruh.
Pemerintah Kota Medan paparnya, harus berani melakukan evaluasi total atas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan proyek pengendalian banjir. Transparansi data, koordinasi lintas lembaga, dan partisipasi publik menjadi kunci untuk mengembalikan kepercayaan warga bahwa setiap rupiah anggaran publik benar-benar memberikan manfaat nyata.
" Dalam konteks Pembangunan kolam retensi yang sudah selesai dikerjakan paparnya, sudah seharusnya dilakukan audit menyeluruh termasuk audit investigative baik anggaran dan hasil pekerjaan. Meski Pemerintah Kota Medan telah membangun tiga kolam retensi dengan total anggaran yang sangat besar, namun fakta bahwa banjir masih melanda 17 kelurahan di 7 kecamatan termasuk disekitar dimana kolam retensi dibangun. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembangunan fisik tidak otomatis menyelesaikan persoalan tata air,"ujarnya.
Padahal sebut Elfenda yang pernah menahkodai FITRA Sumut ini, dengan adanya anggaran untuk Pembangunan diharapkan persoalan yang ada dimasyarakat dapat diatasi dengan program yang dilakukan oleh pemko Medan.
"Masih terjadinya banjir setelah kolam retensi dibangun mengindikasikan adanya kesenjangan antara perencanaan teknis dan realitas lapangan, di mana perhitungan kapasitas tampungan air, sistem drainase terhubung, dan aliran keluar (outlet) ke sungai tidak dirancang secara terintegrasi. Patut dipertanyakan aspek perencanaan dan penganggaran dari proyek kolam retensi," tegasnya.(Lik)
