Tuntut Penuntasan Penghinaan Suku Pakpak dan Batas Daerah, Ratusan Massa Datangi DPRD Pakpak Bharat

Sebarkan:

TOPJURNALNEWS.COM - Ratusan massa aksi yang tergabung dalam Organisasi Sortagiri, (Padang, Berutu Dan Solin), Graha Suku Pakpak, Pemuda PB3I, Sulang Silima Kudadiri, Sulang Silima Capah mendatangi gedung DPRD Pakpak Bharat, Kamis 20 November 2025.

Kedatang ratusan massa ini guna menuntut penuntasan kasus penghinaan suku Pakpak dan kejelasan tapal batas antara Kabupaten Pakpak Bharat dengan Kabupaten Dairi.

Massa yang datang menggunakan kendaraan roda empat dan sepeda motor ini langsung diterima oleh Ketua DPRD Pakpak Bharat, Wakil dan sejumlah anggota.

Dihadapan para ketua dan anggota DPRD Pakpak Bharat tersebut para pengunjuk rasa menyampaikan orasinya.

Kordinator aksi Ahmad padang yang juga Ketua Sortagiri menyampaikan kekecewaannya terhadap kasus penghinaan suku Pakpak yang telah sebulan lebih belum ada kejelasan dari penegak hukum.

Padahal, mereka telah melaporkan secara resmi kepada Polres Pakpak Bharat. Mereka meminta pihak DPRD Pakpak Bharat bisa meminta pihak kepolisian segera menangkap  Hokman Sigalingging dalam kasus penghinaan suku Pakpak.

Kordinator aksi juga menyampaikan permasalahan tapal batas Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Dairi yakni di Banu Harhar, Desa Kuta Jungak, Kec. Ditempat Rube yang sudah di klaim menjadi wilayah Kabupaten Dairi dan masuk ke wilayah Desa Parbuluan, Kecamatan Parbuluan.

Menurut mereka hal ini menjadi issu yang liar terhadap Pinempar Sortagiri (Padang, Berutu, dan Solin) bahwa mengklaim wilayah Tanah Adat  Sortagiri di Banu Harhar sangat menyakiti hati mereka.

Karena menurut kordinator, pihak Kabupaten Dairi telah sengaja mencaplok tanah nenek moyang mereka.

Mereka meminta, pihak DPRD dan Pemkab Pakpak Bharat mengambil sikap tegas dalam permasalahan ini jangan sampai berlarut larut.

Sementara itu, Ketua DPRD Pakpak Bharat Elson Angkat dihadapan pengunjuk rasa mengatakan pihaknya telah menampung dan mencatat semua apa yang menjadi persoalan tersebut.

Untuk masalah dugaan penghinaan suku pakpak pihaknya berjanji akan melakukan kordinasi dengan pihak Polres Pakpak Bharat, untuk mengetahui sejauh mana perkembangan kasus ini.

Sedangkan, untuk permasalahan tapal batas antara Kabupaten Pakpak Bharat dengan Kabupaten Dairi pihaknya akan berkordinasi dengan bupati bila perlu dengan pihak Pemprov Sumatera Utara.

Usai menyampaikan dan mendengar tanggapan anggota DPRD Pakpak Bharat, massa lalu membubarkan diri dengan tertib.(Capah)

Sebarkan:
Komentar

Berita Terkini