TOPJURNALNEWS.COM - Wakil Bupati Tapanuli Utara (Taput), Deni Parlindungan Lumbantoruan, menginstruksikan Dinas Kesehatan dan seluruh jajaran UPT Puskesmas serta bidan desa agar proaktif melakukan pendataan dini terhadap proteksi kesehatan masyarakat.
Foto: Wakil Bupati Taput Deni Lumbantoruan bersama Kepala Cabang BPJS Sibolga Nur Eva Parinduri, dalam forum UHC. (topjurnalnews.com/diskominfo taput)
"Lakukan pendataan, ketuk pintu rumah warga, tanyakan status asuransi mereka, khususnya bagi ibu hamil dan warga rentan. Kita manfaatkan setiap kunjungan kerja sosial untuk terus mengedukasi warga agar sadar dan mandiri terhadap jaminan kesehatan mereka," ujar Deni Lumbantoruan, dalam forum Universal Health Coverage (UHC) di aula kantor Bupati Taput, Rabu (10/6/2026).
Menurutnya, kesehatan adalah kebutuhan dasar masyarakat sekaligus indikator vital keberhasilan pembangunan daerah. Pemkab Taput baru-baru ini telah mengumpulkan para tenaga medis dan dokter untuk merumuskan formulasi agar pelayanan kesehatan tidak menumpuk di pusat kota.
Dia meminta pelayanan harus merata hingga ke daerah-daerah ujung seperti, Parmonangan, Muara, Adiankoting, Pangaribuan, Garoga, hingga Simangumban. Di wilayah perbatasan tersebut harus ditempatkan tenaga dokter yang siaga, bukan hanya bidan atau perawat.
Menyikapi terkait kepesertaan, Wakil Bupati menyoroti perilaku sosiologis masyarakat yang kerap baru mengurus atau mengaktifkan kartu BPJS saat dalam kondisi darurat medis, seperti menjelang persalinan atau pasca-kecelakaan.
Kondisi tersebut kata dia, sering kali memicu hambatan administratif akibat adanya masa jeda aktivasi.
Di sektor penguatan fasilitas, Wakil Bupati mengarahkan agar Puskesmas mampu meningkatkan fungsi penanganan secara optimal, sehingga menjadi fasilitas utama yang mampu memberikan ketenangan psikologis bagi kesembuhan pasien tanpa harus terburu-buru dirujuk ke rumah sakit.
Untuk itu, Pemkab Taput akan mengoptimalkan sejumlah Puskesmas strategis di wilayah seperti Sarulla, Pangaribuan, dan Garoga untuk ditingkatkan fasilitas kedaruratannya.
Hal ini bertujuan agar masyarakat dari wilayah terpencil dapat segera tertangani secara medis tanpa harus menempuh perjalanan jauh selama 1 hingga 2 jam menuju ibu kota kabupaten di Tarutung.
Wakil Bupati Taput, Deni Lumbantoruan, mengapresiasi tinggi terhadap dedikasi jajaran BPJS Kesehatan yang secara detail memetakan tantangan layanan.
"Pencapaian UHC bukan sekadar mengejar pemenuhan target angka kepesertaan di atas kertas, melainkan esensinya adalah memastikan masyarakat memperoleh hak pelayanan medis berkualitas tanpa mengalami kendala finansial," ungkapnya.
Sementara Kepala Cabang BPJS Kesehatan Sibolga, Nur Eva Parinduri, menjelaskan dua agenda prioritas utama strategis nasional, yaitu implementasi strategi penguatan rekrutmen cakupan dan keaktifan peserta JKN, serta penguatan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan rasionalisasi biaya pelayanan di tingkat Rumah Sakit.
Forum yang juga membahas kemitraan pengelolaan kerja sama fasilitas kesehatan tingkat kabupaten Taput itu, dihadiri oleh Sekretaris Daerah Henry M M Sitompul, Staf Ahli Bupati Bonggas Pasaribu, Kepala Dinas Kesehatan Ganda Nainggolan, Kepala Kantor BPJS Taput, pimpinan perangkat daerah teknis, jajaran RSUD Tarutung, serta para Kepala Puskesmas se-Taput. (bisnur sitompul)
